Anggota Komisi XI Dolfie OFP mempertanyakan program kesejahteraan masyarakat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Ia melihat, tidak ada sentuhan dari pemerintah untuk mengubah atau mengurangi kondisi 181 daerah tertinggal di Indonesia.

"Dimana program pemerintah untuk mengubah posisi 181 daerah tertinggal dalam APBN 2014. Sampai kapan 181 daerah tertinggal itu dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain?" tanya Dolfie dalam raker dengan pemerintah di Gedung Nusantara I, Kamis (20/6).

Raker ini membahas kebijakan fiskal dan asumsi makro, sebagai acuan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2014. Hadir dalam rapat Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alishjabana, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.

Ia menyesalkan penjelasan pemerintah terkait pokok-pokok kebijakan fiskal di RAPBN 2014 yang masih belum mengarah ke program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk dengan infrastruktur dasar dan konektifitas nasional. "Bagaimana akan meningkatkan kesejahteraan rakyat?” tanya Dolfie.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga mengritik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di RAPBN 2014. Ia menilai, program ini tidak jelas, tidak efektif dan malah menciptakan pimpinan proyek baru di tingkat desa.

“Padahal di luar negeri, program seperti PNPM ini telah menjadi model pengentasan kemiskinan. Tetapi di Indonesia tidak, malah di tingkat pelaksanaannya, hanya melahirkan objek proyek baru," ujar Dolfie. (sf)